JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyayangkan ada PNS yang menempati rumah susun. Menurut dia, rusun seharusnya dihuni untuk kalangan warga menengah ke bawah.
"Jadi ini ya kepatuhan kita harus pastikan dan saya minta Kepala Dinas Perumahan mendata bahwa rusun tersebut itu apakah sudah tepat sasaran. Kalau punya mobil lebih dari 5 seharusnya dia sudah naik kelas," ujar Sandiaga di JIEXPO Kemayoran, Jumat (23/3/2018).
Sandiaga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan program perumahan murah untuk warga miskin.
Program unggulannya adalah rumah DP 0 rupiah. Dengan demikian, Sandiaga berharap penggunaan rusun yang sudah ada selama ini juga harus tepat.
Baca juga : PNS Bermobil Tinggal di Rusun Cipinang Muara, Ini Penjelasan Pengelola
Rusunawa Cipinang Muara atau Rusun Guru di Jakarta Timur, Kamis (22/3/2018)"Nah ini yang harus kita pastikan bahwa kita memberikan sebuah kebijakan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat guna," ujar Sandiaga.
Dua unit rumah susun sewa di Cipinang Besar Muara, Jakarta Timur, yang dihuni PNS atau dikenal rusun guru, disegel pihak pengelola. Penyegelan dilakukan karena pemilik diketahui tidak pernah menempati unitnya selama 14 hari lebih.
Baca juga : Tak Dihuni 2 Pekan, Dua Unit Rusun Milik PNS di Cipinang Muara Disegel
"Pemiliknya PNS, katanya suaminya kerja di kejaksaan. Unitnya sudah kosong 14 hari itu sudah melanggar aturan dan minggu lalu kami segel," kata Sirajuddin, Chief Security di Rusun Cipinang Muara.
Tunggak Bayar Sewa, 105 Unit di Rusunawa Tambora Disegel
