"Saya pribadi impress sama Pak Amin waktu beliau di berbagai pos sebelumnya. Terakhir juga, ya, dia menunjukan kepemimpinan yang baik dan pemikirannya yang sangat komprehensif dan troubleshootingnya hebat," ungkap Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).
Terlebih, menurut Sandi, Amin telah lama ingin berkontribusi terhadap pembangunan di Jakarta. Lantaran itu lah, salah satu pendiri Saratoga Investama itu merasa bahwa jabatan ketua TGUPP sangat tepat diberikan kepada Amin.
"Pak Amin ini kalau misalnya cari kerja di tempat lain mah gampang banget. Dia bekas direktur PLN. Perusahaan salah satu yg terbesar di Indonesia. Tapi dia mau untuk membangun Jakarta. Saya ucapkan apresiasi dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa percepat pembangunan," imbuhnya.
Penetapan Amin sebagai ketua TGUPP tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 553 tahun 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu lalu.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengumumkan nama-nama anggota TGUPP bidang pencegahan korupsi. Selain itu, meski tidak secara resmi, nama-nama untuk kepala dan anggota TGUPP bidang Harmonisasi juga sudah disampaikan secara langsung ke publik.
Selain Amin, belakangan nama Naufal Firman Yusrak, juru bicara tim pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017, juga muncul dan dinyatakan telah resmi menjadi anggota TUPP. Namun, hingga saat ini, Kepgub penetapan keduanya belum dapat diakses di situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI Jakarta.
Sandiaga Uno menyampaikan, saat ini masih ada dua bidang di TGUPP yang belum diumumkan keanggotaan lantaran proses seleksi.
"Saya harapkan ada sebagian juga dari internal yang bergabung (ke TGUPP) dan ada sebagian juga dari non-PNS. Tapi saya minta fokusnya kan korupsi, (komite) pencegahannya sudah. Harmonisasi regulasi karena banyak yang tumpang tindih, ketua bidang harmonisasi regulasi juga sudah," imbuhnya.
Baca juga artikel terkait TGUPP DKI atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - hen/ylk)
Keyword
REKOMENDASI
TGUPP DKI: Swastanisasi Air di Jakarta Tak Bisa Langsung Dibatalkan
Bambang Widjojanto Klaim Peningkatan Pajak Air Tanah Naik 1.000%
Pemprov DKI Punya Program Baru untuk Cegah Pencurian Air Tanah21 Anggota TGUPP Bidang Percepatan Pembangunan Segera Dilantik
KONTEN MENARIK LAINNYA
Tanggapan Menag Lukman Hakim Soal Menara Masjid Al-Aqsha SentaniVladimir Putin Sebut Tuduhan Inggris Untuk Rusia Omong Kosong
Polisi Ungkap Bisnis Prostitusi Anak di Bawah Umur di Aceh Barat
Dinas LH Sudah Angkut 40 Ton Lebih Sampah Kali Adem Hingga Hari Ini